Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Siswadi, menegaskan bahwa keamanan situs pemerintah bukan hanya menjadi tanggung jawab Diskominfo atau Cyber Security Incident Response Team (CSIRT), melainkan tugas semua instansi dan lembaga pemerintah sebagai pemilik situs dan aset digital.
Tim CSIRT Pemprov Kalteng, yang terbentuk sejak tahun 2021, bertanggung jawab menangani insiden siber di Pemprov Kalteng. Tim ini terdiri dari anggota ASN Pemprov Kalteng dari berbagai perangkat daerah dengan kompetensi di bidang keamanan siber.
Sejak berdiri, Tim CSIRT telah menangani beberapa situs Pemprov Kalteng yang mengalami insiden siber, termasuk melakukan penetrasi test (PENTEST) terhadap situs-situs baru sebelum diluncurkan, guna memastikan kesiapan dan keamanan situs tersebut.
Kepala Diskominfosantik Agus Siswadi mengungkapkan keprihatinannya terkait ditemukannya situs-situs Pemprov Kalteng dengan domain kalteng.go.id yang disusupi iklan judi online slot gacor.
“Kerjasama dan dukungan semua pihak merupakan hal penting untuk menjaga keamanan situs dan reputasi pemerintah di dunia siber,” tegas Agus Siswadi.
Ia juga menyoroti beberapa perangkat daerah yang masih menggunakan hosting eksternal, menyebabkan kesulitan dalam menanggulangi serangan siber. Agus Siswadi mengimbau agar perangkat daerah segera memindahkan hosting ke server Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dikelola oleh Diskominfosantik.
Kepala Bidang Persandian Diskominfosantik Prov. Kalteng, Billy Bareto, menambahkan bahwa Tim CSIRT kembali menemukan situs milik Pemprov Kalteng yang menjadi sarang judi online slot gacor. Hasil pemantauan dan laporan masyarakat terus dijadikan dasar untuk menjaga keamanan siber aset digital milik Pemprov Kalteng.
“Kami menginformasikan temuan tersebut kepada OPD pemilik situs untuk langkah penanganan lebih lanjut,” ungkap Billy Bareto.
Berbagai langkah preventif dan responsif terus diambil oleh Tim CSIRT untuk memastikan keamanan siber situs dan aset digital pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah. (*/dirman)
Komentar