LUWU, VEDIAnews.com – Gelombang perlawanan rakyat kembali menggema di Kabupaten Luwu. Aktivis mahasiswa bersama elemen masyarakat memblokade Jalan Trans Sulawesi tepat di depan Mapolres Luwu, Senin (26/1/2026), sebagai bentuk tekanan politik atas mandeknya pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Aksi ini menjadi penegasan bahwa tuntutan pemekaran wilayah Luwu Raya bukan sekadar wacana elit, melainkan kehendak kolektif rakyat yang terus diperjuangkan dari jalanan.
Jenderal Lapangan Aksi, Husain, secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera mengambil langkah diskresi untuk mempercepat pembentukan Provinsi Luwu Raya.
“Sudah terlalu lama rakyat Luwu Raya dipermainkan. Kami menuntut Presiden Prabowo mengeluarkan diskresi untuk membentuk Provinsi Luwu Raya,” tegas Husain di hadapan massa aksi.
Blokade jalan dilakukan sebagai simbol kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang dinilai lamban merespons aspirasi masyarakat Luwu Raya.
Orator aksi lainnya, Jaya Lobo dari Belopa, menyerukan konsolidasi total seluruh elemen masyarakat Luwu. Ia menegaskan bahwa perjuangan pemekaran bukan milik segelintir kelompok, melainkan perjuangan seluruh rakyat Luwu Raya.
“Ini bukan perjuangan mahasiswa semata. Ini perjuangan rakyat Luwu Raya. Tidak ada alasan untuk diam dan menunggu,” ujar Jaya lantang sambil mengurai aksi ini sebagai bentuk tekanan politik atas mandeknya pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Aksi ini menjadi penegasan bahwa tuntutan pemekaran wilayah Luwu Raya bukan sekadar wacana elit, melainkan kehendak kolektif rakyat yang terus diperjuangkan dari jalanan.
Blokade jalan dilakukan sebagai simbol kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang dinilai lamban merespons aspirasi masyarakat Luwu Raya.
Di tengah aksi, aktivis Luwu Raya, Noldi, mengajak seluruh peserta mengepalkan tangan kiri sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan dan pembiaran negara atas aspirasi daerah.
“Kepalan tangan ini adalah komitmen perlawanan. Negara harus mendengar suara Luwu Raya,” tegas Noldi.
Sementara itu, aktivis senior dan mantan Ketua PB IPMIL, Adiatma, mengingatkan bahwa kegagalan pemerintah pusat memberikan kepastian politik akan menjadi bukti gagalnya elit memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Jika Januari ini tidak ada kepastian, maka jelas elit kita telah gagal. Rakyat tidak boleh lagi dibuai janji. Provinsi Luwu Raya adalah harga mati,” tegas Adiatma.
Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Luwu dan berlangsung dalam situasi aman serta terkendali, meski tensi tuntutan massa semakin mengeras(*)
Komentar