LUWU, VEDIAnews.com — Perjuangan pemekaran Provinsi Luwu Raya bukan sekadar agenda administratif, melainkan pertaruhan masa depan politik, ekonomi, dan martabat masyarakat Tana Luwu.
Di tengah arus perjuangan itu, sikap dan keberanian tokoh perempuan Luwu, Rosmiaty Mattayang, tampil sebagai penanda penting bahwa gerakan ini mulai menemukan fondasi moral dan kepemimpinan sosialnya.
Di Belopa, Rosmiaty tidak hanya hadir sebagai simpatisan, tetapi sebagai aktor politik sadar yang memilih berdiri di garis depan. Dengan menyumbangkan dana logistik sebesar Rp10 juta, ia mengirim pesan tegas: perjuangan pemekaran membutuhkan lebih dari sekadar retorika menuntut pengorbanan nyata dan keberanian mengambil resiko
“Bukan soal besar kecilnya nilai, tetapi soal keberpihakan. Ini tentang masa depan Luwu Raya,” tegas Rosmiaty.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pemekaran Provinsi Luwu Raya dilihatnya sebagai jalan strategis untuk mempercepat keadilan pembangunan. Menurutnya, selama Luwu Raya berada dalam struktur Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat keterbatasan ruang fiskal, lambannya pelayanan publik, serta ketimpangan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Pemekaran adalah ikhtiar politik agar ekonomi rakyat bergerak lebih cepat, pelayanan publik lebih dekat, dan lapangan kerja tercipta lebih luas,” ujarnya.
Keberanian Rosmiaty semakin bermakna ketika ia tampil sebagai orator dalam aksi tuntutan pemekaran di pusat Kota Belopa.
Di hadapan mahasiswa dan masyarakat, ia mematahkan stigma bahwa perempuan hanya pelengkap dalam gerakan politik. Kehadirannya menegaskan bahwa politik Luwu Raya masa depan harus inklusif, berani, dan berbasis nurani.
Tokoh penggerak pemekaran Luwu Raya, Jaya Lobo, menilai sikap Rosmiaty sebagai contoh konkret kepemimpinan moral.
“Apa yang dilakukan Ibu Rosmiaty bukan sekadar bantuan, tapi suntikan semangat. Ini teladan bagi elit dan masyarakat Luwu lainnya agar tidak hanya menonton sejarah, tetapi ikut menulisnya,” ujar Jaya Lobo, Rabu (28/1/2026).
Secara politik, Rosmiaty Mattayang bukan figur baru. Ia pernah bertarung sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu dari Dapil I melalui PKB pada Pemilu 2024. Meski belum berhasil meraih kursi, keterlibatannya dalam isu pemekaran menunjukkan konsistensi dan kesabaran politik jangka panjang—sebuah kualitas langka dalam kontestasi elektoral yang kerap pragmatis.
Sebagai pengusaha dan pemilik salah satu SPBU di Luwu, Rosmiaty memahami denyut ekonomi lokal. Ditambah latar keluarganya sebagai adik dari H. Basmin Mattayang, Bupati Luwu dua periode, ia berada pada posisi strategis untuk menjembatani pengalaman birokrasi, kekuatan ekonomi, dan aspirasi rakyat.
Lebih jauh, keterlibatannya dalam pengelolaan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Firdaus menunjukkan bahwa orientasi perjuangannya tidak semata politik kekuasaan, melainkan pembangunan manusia dan nilai.
“Saya percaya, politik yang dibangun di atas niat baik akan menemukan jalannya sendiri,” ungkapnya.
Nilai itu tercermin dalam prinsip hidup yang ia pegang melalui sajak simbolik Toddopuli Temmalara karya Kakanda Khaidir—sebuah pernyataan sikap tentang keberanian, nurani, dan siri’ orang Luwu.
Bagi Rosmiaty, sajak tersebut bukan sekadar puisi, melainkan kompas moral untuk terus berdiri dalam perjuangan pemekaran Provinsi Luwu Raya. Sebuah pesan bahwa masa depan Luwu Raya tidak akan lahir dari diam, tetapi dari keberanian mengambil posisi.
Dalam konteks politik masa depan, langkah Rosmiaty Mattayang hari ini dapat dibaca sebagai investasi nurani—fondasi awal bagi lahirnya kepemimpinan Luwu Raya yang berani, berakar pada budaya, dan berpihak pada rakyat(*)
Komentar