LUWU, VEDIAnews–Program Badan Gizi Nasional (BGN) di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, hingga kini masih belum berjalan. Sudah enam bulan lamanya tidak terlihat aktivitas berarti, padahal program ini merupakan salah satu agenda prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Kondisi ini memicu sorotan tajam terhadap kinerja Koordinator BGN Kabupaten Luwu, Taliyya, yang dinilai tidak proaktif dan tidak profesional. Ketidakhadiran kegiatan serta minimnya komunikasi menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pelaku program gizi dan masyarakat luas.
Bahkan untuk jenjang koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Luwu tidak pernah dilakukan,tentu ini menjadi hal yang patut di sayangkan .
Program Gizi Nasional Mandek, Masyarakat Kecewa
Seorang pelaku program BGN di Kabupaten Luwu yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, pihaknya telah menunggu selama enam bulan agar program bisa berjalan. Ia juga menyebut fasilitas seperti dapur sehat berukuran 25×20 meter telah disiapkan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) BGN Pusat, namun tidak kunjung difungsikan.
“Dapur sehat saya ukuran 25 X 20. Semua prosedur sesuai SOP BGN Pusat sudah dipenuhi. Entah apa kendalanya sehingga pihak Koordinator BGN Kabupaten Luwu tidak bisa diajak komunikasi, bahkan terkesan pilih kasih,” ujarnya kepada wartawan.
Koordinator BGN Luwu Tak Merespons Konfirmasi
Upaya konfirmasi terhadap Koordinator BGN Kabupaten Luwu, Taliyya, dilakukan oleh awak media pada Selasa (30/9/2025) melalui sambungan telepon seluler dan pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan tidak memberikan respon apa pun.
Sikap tertutup dari pihak koordinator ini menambah kekecewaan banyak pihak, terutama pelaku dan pendukung program BGN yang telah mempersiapkan sarana dan prasarana sesuai pedoman pusat.
Aktivis Soroti Kinerja BGN Kabupaten Luwu
Menanggapi mandeknya pelaksanaan program Dapur Sehat BGN di Luwu, aktivis Jaringan Pemuda Pemerhati Masyarakat Luwu (JP2ML), Ismail Ishak, menyampaikan kritik keras terhadap Koordinator BGN setempat.
“Ada apa dengan sikap dari Ibu Taliyya selaku Koordinator BGN Kabupaten Luwu tapi tak bisa diajak komunikasi?” ujar Ismail dengan nada heran.
Ismail mengingatkan bahwa program Badan Gizi Nasional merupakan program prioritas nasional dengan dukungan anggaran yang sangat besar dari APBN.
“Berdasarkan informasi dari BGN, satu dapur MBG atau Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) saja bisa menyerap anggaran sekitar Rp900 juta hingga Rp1 miliar per bulan. Ini bukan anggaran kecil, dan seluruhnya bersumber dari APBN. Karena itu, harus diawasi bersama,” jelasnya.
Desakan Evaluasi dan Intervensi dari BGN Pusat
Ismail juga mempertanyakan alasan tidak adanya kegiatan BGN selama enam bulan terakhir di Luwu. Ia menegaskan bahwa keterlambatan ini berpotensi merugikan generasi masa depan yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama program ini.
“Tentu ini menjadi pertanyaan besar soal kinerja BGN Kabupaten Luwu. Atau jangan-jangan ada kongkalikong dalam urusan ini,” ketusnya.
Ia menegaskan perlunya intervensi langsung dari BGN Provinsi Sulawesi Selatan dan BGN Pusat untuk mengevaluasi kinerja koordinator saat ini.
“Jika tidak mampu, silakan mundur. Jangan menghalangi program pemerintah pusat untuk rakyat,” tutup Ismail(*)
Komentar