PALOPO, VEDIAnews — Keluhan warga terkait minimnya fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) di salah satu wilayah Kota Palopo kembali mencuat. Meski disebut telah masuk dalam perencanaan pemerintah daerah, hingga kini realisasi proyek tersebut tak kunjung terlihat, memicu kekecewaan dan keresahan masyarakat.
Pengadaan lampu penerangan jalan
ini di keluhkan warga Kelurahan Mancani, Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.
Ketua RW setempat menyebut, ketiadaan lampu jalan bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berdampak langsung pada keselamatan warga. Ironisnya, fasilitas penerangan justru terpasang di beberapa titik depan rumah warga, sementara area publik yang lebih vital seperti depan masjid sama sekali tidak memiliki penerangan.
“Rumah ibadah seharusnya menjadi prioritas. Tapi faktanya, di depan masjid tidak ada satu pun titik lampu jalan,” ungkap salah seorang warga.
Keluhan ini, kata warga, telah berulang kali disampaikan kepada pihak terkait, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palopo hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PJU. Namun, hingga berita ini diterbitkan, tidak ada penjelasan resmi maupun kepastian kapan proyek tersebut akan direalisasikan.
Aktivis Palopo, Adhy, yang selama ini mengawal aspirasi warga, menilai sikap diam pihak pelaksana mencerminkan buruknya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan proyek publik.
“Di awal komunikasi masih ada respons. Tapi setelah itu, tidak ada tindak lanjut sama sekali. Kami bahkan sudah dua kali datang langsung ke kantor untuk bertemu PPK, namun yang bersangkutan selalu tidak berada di tempat,” kata Adhy,kamis(29/1/2026)
Menurutnya, penerangan jalan merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan keamanan lingkungan dan aktivitas warga di malam hari.
Upaya mediasi, lanjut Adhy, sebenarnya telah dilakukan dengan melibatkan Kepala Dinas DLH Kota Palopo dan PPK Dinas PJU. Bahkan, komunikasi sempat difasilitasi oleh seorang mantan pejabat kepolisian yang namanya disebut-sebut terkait proyek tersebut. Namun, Adhy menegaskan bahwa penyebutan nama tersebut tidak berdasar dan telah diklarifikasi.
“Nama beliau sempat dilempar ke publik seolah terlibat, padahal tidak ada kaitannya sama sekali. Klarifikasi sudah kami lakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” tegasnya.
Selain mempertanyakan realisasi fisik proyek, Adhy juga menyoroti minimnya keterbukaan informasi, khususnya terkait dokumen perencanaan dan anggaran atau Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Ia menyebut, setiap permintaan penjelasan terkait teknis dan anggaran proyek tidak pernah dijawab secara terbuka.
“Pertanyaan kami soal RKA dan mekanisme pelaksanaan proyek tidak pernah dijelaskan. Ini yang menimbulkan kecurigaan dan tanda tanya besar di tengah masyarakat,” ujarnya.
Diketahui, pihak yang bertanggung jawab terkait penerangan lampu jalan ini adalah pejabat sekertaris PJU Kota Palopo sekaligus disebut sebagai PPK dalam proyek di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. Proyek PJU tersebut juga disebut merupakan aspirasi dewan dari salah satu fraksi di DPRD Kota Palopo.
Terkait penerangan lampu jalan di kelurahan Mancani ini menuai sorotan warga bersama kalangan aktivis.Mereja mendesak Pemerintah Kota Palopo untuk tidak terus membiarkan persoalan ini berlarut-larut, serta segera memberikan kejelasan terkait status proyek PJU dan fasilitas kebersihan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat(*)
Komentar