LUWU,Vnews com — Menyikapi kunjungan Satuan Tugas Kementrian Desa di Kabupaten Luwu terkait minimnya resapan anggaran desa di Kabupaten Luwu, Pemerintah Kabupaten melalu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku leading sector desa, bergerak cepat dengan melakukan pertemuan yang dihadiri Wakil Bupati Luwu Syukur Bijak, Kamis, 31/10/2019 di Aula Bappeda Luwu.
Wakil Bupati Luwu Syukur Bijak dalam pertemuan dengan para camat se Kabupaten Luwu, mendesak dibentuk Tim Percepatan Penyerapan Anggaran alokasi Dana Desa agar segera mensosialisasikan serapan anggaran ke Desa.
”Kita berikan pemahaman kepada aparat desa, bahwa apabila ada desa yang penyerapan anggarannya tidak mencapai 75 persen, maka desa akan dikenakan sanksi berupa penundaan transfer dana desa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal RI,” kata Syukur.
Syukur mengatakan, Luwu dalam posisi kritis dan lampu merah. Hal ini tidak sejalan dengan visi misinya. “Bapak Bupati dan saya sebagai wakil ingin melakukan percepatan pembangunan, jika hal seperti ini menjadi hambatan, bisa saja target yang ingin kita capai menjadi molor. Dengan adanya teguran seperti ini, tak ada alasan bagi seluruh perangkat di kecamatan untuk tidak mendampingi. Beberapa besa yang belum dicairkan anggaran tahap kedua ini, sebab ini bisa mempengaruhi APBD,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati agar 11 desa yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban pencairan agar segera merealisasikan laporannya.
Turur hadir Kepala DPMD Luwu Maslim Malik, Kepala DPKAD Rahimullah, Sektetaris Inspektorat Luwu Hasanuddin Attas dan camat se Kabupaten Luwu(*/Adhy)
Komentar