oleh

Jika Sekda Tak Profesional Kepala Daerah Bisa Ganti Setiap Bulan,Begini Penjelasan Menpan -RB

SALATIGA-Menpan-RB Tjahjo Kumolo menegaskan Presiden Jokowi tetap komitmen dalam rangka menggerakkan tata kelola pemerintahan berkaitan dengan layanan publik.Jadi reformasi birokrasi tidak hanya dilihat dari penyederhanaan eselon kepegawaian tetapi lebih luas.

“Ini berlaku bagi semua ASN, dan termasuk TNI-Polri. Saya kira janji Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada pemilihnya saat kampanye sama tapi tugas ASN harus tunduk dan tegak lurus. Jadi kalau ada Sekda atau OPD tidak mampu boleh mengganti setiap bulannya,”Kata Tjahjo di kutip dari laman Tribunjateng.com oleh Vedianews.com Jumat (19/3/2021).

Menurut Tjahjo Kumolo pemerintah membolehkan Bupati/Walikota di Indonesia mengganti Sekretaris Daerah (Sekda) setiap bulan jika tidak mampu bekerja secara profesional serta dapat melakukan reformasi birokrasi.

Menpan-RB melanjutkan, tugas ASN harus mampu menjabarkan visi dan misi kepala daerah. Kemudian, dapat menggabungkan program pemerintah pusat serta cepat, tepat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Ia menambahkan, pada era pemerintahan Presiden Jokowi transformasi kesehatan dan sosial harus berjalan seimbang ditengah pandemi virus Corona (Covid-19).

“Maka layanan publik dengan skala prioritas ini penting. Misalnya orang mau mengurus KTP, SKCK, SIM keimigrasian sampai perbankan selesai dalam waktu cepat. Kecepatan dan ketepatan inilah yang diinginkan presiden,” katanya.

Tidak kalah penting Bupati/Walikota juga harus memiliki keberanian terutama dalam memutuskan setiap persoalan yang dilanda daerah sesuai kebutuhan. Kemudian mampu menjaga stabilitas keamanan daerah termasuk mendeteksi masalah sosial seperti stunting dan sebagainya.

Tjahjo menyatakan, faktor dukungan data dan teknologi informasi juga selalu diperbarui. Sehingga, apabila Bupati /Walikota terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, birokrasi pemerintahan tetap berjalan.

“Boleh juga melihat daerah lain mana yang baik supaya ditiru,sehingga manajemen pengelolaan ASN dapat ditingkatkan bagaimana mendesaign percepatan. Apabila mekanisme lambat, supaya diganti,” ujarnya(*/Irmus)

Komentar

News Feed