MAKASSAR,VEDIAnews–Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Kedeputian Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (16/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh para kepala daerah, pimpinan DPRD, serta pejabat pengawasan internal dari seluruh kabupaten/kota se-Sulsel. Hadir pula mendampingi Wabup Luwu antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu H. Sulaiman, Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali, Inspektur Daerah Achmad Awwabin, serta Admin MCP Kabupaten Luwu.
Dalam arahannya, Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, menegaskan bahwa strategi pemberantasan korupsi dilakukan melalui tiga pendekatan utama:
1. Pendidikan, untuk membentuk budaya antikorupsi sejak dini.
2. Pencegahan, dengan membenahi sistem agar celah korupsi tertutup.
3. Penindakan, guna memberikan efek jera dan kesadaran hukum.
“Pendidikan membentuk mindset agar tidak ingin korupsi, pencegahan agar tidak bisa korupsi, dan penindakan agar takut melakukan korupsi,” tegas Johanis Tanak.
Komitmen Kabupaten Luwu: Tidak Ada Ruang bagi Koruptor
Usai kegiatan, Wabup Luwu menyampaikan pandangan Bupati Luwu,H Patahudding , kepada Tim Media Dinas Kominfo-SP terkait komitmen tegas pemerintah daerah dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.
“Bupati Luwu menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi koruptor di Kabupaten Luwu. Penegakan hukum harus berjalan secara profesional dan transparan, tanpa intervensi,” ungkap Dhevy Bijak.
Wabup juga menjelaskan sejumlah langkah konkret yang telah ditempuh Pemkab Luwu, antara lain:
Memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah dan dana desa.
Menjalin koordinasi erat dengan Kejaksaan Negeri Luwu dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat lokal.
Pemerintah Kabupaten Luwu menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis KPK, termasuk penguatan MCP (Monitoring Center for Prevention) dan digitalisasi tata kelola pemerintahan.
“Kami akan terus bersinergi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya(*)
Komentar